LINTAS BERITA NASIONAL || MRANGGEN
Praktik pengelolaan Koperasi Merah Putih (KOPDES) Mranggen kini menjadi sorotan tajam. Di balik dinding pasar yang kumuh, tercium aroma kebijakan predator yang mencekik para pedagang kecil. Ironisnya, di tengah perputaran uang tahunan yang mencapai ratusan juta rupiah, pihak koperasi justru memilih jalan intimidasi: Sita lapak atau angkat kaki. Minggu 8 Februari 2026.
Hasil investigasi dan kalkulasi data menunjukkan angka yang mencengangkan. KOPDES Mranggen diprediksi meraup sedikitnya Rp25,5 Juta per bulan atau setara Rp306 Juta per tahun dari retribusi dan sewa 34 pedagang di Komplek Pondok Majapahit 2.
Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan azas kemanusiaan. Dengan pendapatan sebesar itu, KOPDES seharusnya menjadi payung perlindungan, bukan justru menjadi "algojo" ekonomi bagi anggotanya sendiri.
Kontras Memuakkan: Tunggakan Rp7 Juta vs Pendapatan Rp300 Juta
Ketajaman kritik tertuju pada kebijakan pengurus yang memberikan "label merah" dan ancaman pengusiran massal per 10 Februari besok.
"Total tunggakan 34 pedagang hanya sebesar Rp7.888.000. Ini angka receh jika dibandingkan dengan 'pundi-pundi' ratusan juta yang mereka kumpulkan setiap tahun. Sangat tidak masuk akal jika hanya karena tunggakan seujung kuku, koperasi tega merampas ruang hidup rakyat," ungkap perwakilan redaksi dalam nota kritiknya.
Praktik ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi sistematis. Dana pendaftaran sebesar Rp650.000 per kepala yang telah disetorkan seolah menguap tanpa memberikan fungsi "bantalan sosial" saat pedagang terpuruk.
Pemerintah Desa Mranggen jangan menutup mata dan harus segera menghentikan intimidasi pengusiran.
Dinas Koperasi Kabupaten Demak wajib turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap aliran dana Rp300 Juta tersebut.
Reformasi Pengurus KOPDES yang dianggap kehilangan orientasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan berubah menjadi "lintah darat" berbaju koperasi.
Rakyat Mranggen tidak butuh predator berbaju koperasi. Jika uang rakyat dikelola secara gelap dan digunakan untuk menindas, maka transparansi adalah satu-satunya jalan keluar. Jangan sampai keringat pedagang kecil hanya menjadi pelumas mesin kekayaan segelintir oknum.
(Red)
