LINTAS BERITA NASIONAL|| KEBUMEN
Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya meringankan beban masyarakat dan menjamin kualitas nutrisi siswa, kini menuai kritik tajam di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Program yang didanai uang negara ini dinilai mulai kehilangan arah dan mengabaikan standar kelayakan konsumsi. Kamis 26 Februari 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah sekolah di wilayah Kebumen memberikan paket makanan yang jauh dari kata "siap saji". Alih-alih menerima makanan bergizi yang higienis, para siswa justru mendapatkan telur puyuh dalam kondisi mentah. Ironisnya, pihak sekolah terpaksa mengirimkan pesan berantai kepada wali murid agar merebus sendiri telur tersebut sebelum dikonsumsi oleh anak-anak mereka.
"Mhn maaf, untuk MBG anak2 hari ini, telur puyuhnya mohon di rebus dulu sblm dikonsumsi," tulis salah satu pesan instruksi dari pihak sekolah yang tersebar luas di grup WhatsApp wali murid.
Tak hanya masalah telur mentah, laporan dari lapangan juga mengindikasikan adanya pemberian buah-buahan yang kondisinya tidak layak konsumsi. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai mekanisme pengawasan dari Dinas terkait dan komitmen pihak penyedia (supplier) dalam menjaga kualitas program nasional ini.
Kritik tajam datang dari berbagai pihak yang menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kebumen lalai dalam mengawasi distribusi MBG. Membagikan bahan mentah dalam program makanan jadi bukan hanya menyalahi prosedur, tetapi juga menambah beban operasional bagi orang tua siswa di rumah.
Fenomena "telur puyuh mentah" ini menjadi preseden buruk bagi kredibilitas pemerintah daerah. Muncul dugaan bahwa anggaran yang dikucurkan tidak dikelola dengan profesional, atau adanya pembiaran terhadap vendor yang bekerja asal-asalan demi meraup keuntungan pribadi.
Masyarakat menuntut agar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen segera melakukan evaluasi total. Jika telur mentah dan buah tidak layak tetap dibiarkan, program MBG yang mulia ini justru berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak dan hanya menjadi ajang pemborosan anggaran negara.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada dinas terkait di lingkungan Pemkab Kebumen mengenai standar operasional prosedur (SOP) pembagian paket MBG yang kini menjadi polemik di masyarakat.
Red/Fitri
