LINTAS BERITA NASIONAL || NUSAWUNGU
Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku Tahun Anggaran 2025 Bumdesma Manunggal Arta Nusa LKD yang digelar di Pendopo Kecamatan Nusawungu, Senin (2/2/2026), menyisakan catatan kritis di balik seremoni laporan pertanggungjawaban. Meski mencatatkan aset hingga miliaran rupiah, diversifikasi usaha lembaga ini dinilai belum sebanding dengan skala modal yang dikelola.
Dalam laporan yang disampaikan, Bumdesma Manunggal Arta Nusa mengelola modal masyarakat sebesar Rp5,79 miliar dengan total aset mencapai Rp6,05 miliar. Namun, ironisnya, unit-unit usaha baru yang dibanggakan—seperti jasa laundry dan pengelolaan minyak jelantah—hanya mampu menyumbang surplus sekitar Rp43 juta sepanjang tahun 2025. Angka ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan dominasi bisnis simpan pinjam perempuan (SPP) yang masih menjadi tulang punggung utama pendapatan.
Dewan Penasehat Bumdesma, Muharno, SE, mengakui bahwa desa saat ini terjepit oleh keterbatasan Dana Desa yang rata-rata hanya Rp373 juta per desa. Namun, kritik muncul mengenai sejauh mana Bumdesma mampu menjadi solusi nyata. Dengan anggaran pelaksanaan MAD yang menelan biaya Rp10 juta, publik mempertanyakan apakah seremoni tahunan ini sekadar formalitas administratif atau benar-benar evaluasi tajam terhadap produktivitas modal.
"Unit usaha non-SPP harus terus dikembangkan. Desa didorong menambah penyertaan modal, namun harus dibarengi dengan inovasi yang tidak hanya 'main aman' di sektor administratif," ujar Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap, Heru Kurniawan, dalam arahannya yang secara tersirat menyentuh titik lemah ketergantungan pada bunga pinjaman masyarakat.
Meskipun Camat Nusawungu, Octavian Panji Setiyawan, memberikan apresiasi terhadap operasional yang dinilai "sehat" (rasio biaya di bawah 63%), tantangan besar tetap ada pada realisasi dana sosial. Pemerintah daerah mendorong agar surplus digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem seperti jambanisasi dan RTLH. Namun, tanpa transparansi yang lebih dalam mengenai persentase alokasi tersebut, peran Bumdesma sebagai agen kesejahteraan sosial dikhawatirkan kalah oleh motif profit semata.
Direktur Bumdesma, Tri Wahyuni, mengklaim peningkatan perguliran dana sebesar Rp257 juta dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini lebih banyak mencerminkan ekspansi piutang daripada pertumbuhan sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan di wilayah Nusawungu.
Pemerintah Kabupaten Cilacap kini dituntut untuk tidak hanya memberikan label "sangat baik" berdasarkan laporan keuangan di atas kertas. Diperlukan audit kemanfaatan yang lebih dalam: Apakah aset Rp6 miliar tersebut benar-benar telah mengubah wajah ekonomi pedesaan di Nusawungu, atau hanya sekadar "bank desa" yang memutar uang di lingkaran yang sama tanpa menciptakan nilai tambah ekonomi yang transformatif.
Shlh
