LINTAS BERITA NASIONAL || PURWAKARTA
Program jaminan sosial yang digadang-gadang sebagai instrumen perlindungan pekerja non-formal oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini menuai kritik tajam. Meski Bupati Saepul Bahri telah meresmikan perluasan Universal Coverage Jamsostek pada 2025 lalu, implementasi di lapangan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta diduga kuat tidak profesional dan tebang pilih.
Program yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini awalnya diharapkan menjadi oase bagi pekerja yang belum tersentuh jaminan sosial. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan data yang fatal antara pihak Diskominfo dan BPJS Ketenagakerjaan, yang berujung pada hilangnya hak sejumlah calon peserta.
Kericuhan administratif ini mencuat setelah sejumlah awak media yang telah mengikuti prosedur pendaftaran melalui tautan (link) resmi yang disebarkan Diskominfo, justru dinyatakan tidak terdaftar. Padahal, pengisian formulir mandiri tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali sesuai instruksi dinas terkait.
Saat dikonfirmasi, salah satu staf Pengelolaan Data Diskominfo berinisial R, terkesan melempar tanggung jawab. Ia berdalih data tersebut tidak ditemukan dan justru mengarahkan awak media untuk melakukan kroscek sendiri ke pihak BPJS Ketenagakerjaan.
"Coba saja pertanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan, saya berikan nomornya," cetus R saat ditemui di kantor Diskominfo, seolah mencuci tangan dari proses verifikasi data yang seharusnya menjadi wewenang internal dinas.
Di sisi lain, pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui perwakilannya, H, menegaskan bahwa data yang mereka kelola sepenuhnya bersumber dari kiriman Diskominfo Purwakarta. Namun, ironisnya, setelah data susulan dikirimkan kembali untuk pengecekan ulang pada Jumat (13/2/2026), hingga kini pihak BPJS maupun Diskominfo bungkam tanpa ada penjelasan lebih lanjut.
Sikap tertutup dan birokrasi yang berbelit ini memicu dugaan adanya praktik "pilih kasih" dalam input data peserta. Muncul spekulasi bahwa verifikasi data tidak dilakukan secara transparan melainkan berdasarkan kepentingan tertentu.
Kelemahan manajerial di tubuh Diskominfo Purwakarta ini dinilai sebagai bentuk nyata pengabaian terhadap komitmen Bupati Saepul Bahri. Jika data pendaftaran daring (online) yang dikelola secara eksklusif oleh Diskominfo bisa "hilang" atau tidak terinput ke sistem BPJS, maka kredibilitas sistem digitalisasi data di Purwakarta patut dipertanyakan.
"Situs itu dikelola mereka, kami mengisi sesuai instruksi. Tidak logis kalau tiba-tiba data dianggap tidak ada. Ini menunjukkan kinerja Diskominfo yang lemah dan diduga kuat hanya memilih orang-orang tertentu saja," ungkap salah satu insan pers yang merasa dirugikan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Purwakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait carut-marutnya sinkronisasi data program jaminan sosial ini. Publik kini menanti ketegasan Bupati Purwakarta untuk mengevaluasi kinerja bawahannya agar program yang menggunakan dana negara ini tidak menjadi sekadar seremoni belaka tanpa menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Team Redaksi
