LINTAS BERITA NASIONAL || BEKASI
Aroma busuk dugaan korupsi di tubuh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi kian menyengat. Praktik kotor berupa manipulasi tayangan advertorial media melalui sistem e-katalog diduga menjadi ladang bancakan oknum pejabat untuk merampok anggaran negara hingga miliaran rupiah.
Ali Sopyan, perwakilan Relawan RAMBO (Rakyat Membela Prabowo) Kabupaten Bekasi, dengan tegas mengutuk keras praktik manipulasi ini. Ia menilai, tindakan oknum di Diskominfosantik bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan kejahatan terstruktur yang mengangkangi semangat bersih-bersih pemerintahan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
"Ini bukan lagi soal teknis, ini adalah kerja gerombolan pejabat rampok! Mereka membayar media hanya untuk dua kali tayang, tapi dalam laporan dikgelembungkan hingga empat kali. Kami mendesak KPK RI segera turun tangan dan menangkap para 'bangsat' anggaran di lingkaran Pemda Bekasi yang tega memakan hak awak media dan uang rakyat," tegas Ali Sopyan.
Audit Independen: Indikasi Kerugian Negara Fantastis
Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Inspektorat, terdapat selisih angka yang sangat mencolok antara realisasi di lapangan dengan laporan anggaran. Berikut adalah rincian dugaan penggelembungan dana tersebut:
Tahun Anggaran | Realisasi Terlapor | Estimasi Realisasi Riil (Tanpa Tayang Ganda) | Dugaan Mark-Up/Kerugian |
2023 | Rp4.396.168.000 | Rp1.113.030.000 | Rp3,2 Miliar |
2024 | Rp3.835.699.000 | Rp1.250.869.000 | Rp2,5 Miliar
Modus operandi yang digunakan sangat licin: media hanya menerima pembayaran untuk jatah tayang minim, namun dalam sistem pertanggungjawaban, konten tersebut diklaim tayang berkali-kali secara fiktif untuk menyerap habis anggaran yang ada.
Menanggapi kegaduhan ini, Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosantik, Rhamdan Nurul Ikhsan, sempat berkilah bahwa carut-marut ini hanyalah "kesalahan teknis". Pernyataan ini dinilai sebagai upaya cuci tangan yang tidak masuk akal.
"Bagaimana mungkin selisih miliaran rupiah di sebut kesalahan teknis? Ini adalah kesengajaan yang dilakukan secara sistematis. Jika pada tahun 2025 praktik ini tiba-tiba hilang, itu membuktikan bahwa selama ini mereka sadar telah melakukan pencurian dan baru ketakutan sekarang," tambah Ali Sopyan.
KPK RI segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kabid IKP dan jajaran terkait di Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.
PJ Bupati Bekasi diminta segera mencopot pejabat yang terlibat demi menjaga integritas pemerintahan daerah.
Audit Investigatif secara transparan oleh BPK terhadap seluruh kontrak kerja sama media dari tahun 2023 hingga 2024.
Relawan RAMBO memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku berbaju dinas tersebut mengenakan rompi oranye. Rakyat tidak akan membiarkan program Presiden Prabowo dikotori oleh mentalitas koruptor di daerah.
Team Redaksi
