Menu "Memprihatinkan" di SDN Jayalaksana 03, Program Makan Bergizi Gratis Bekasi Diduga Jadi Ajang Markup

 

LINTAS BERITA NASIONAL || BEKASI 

Pelaksanaan hari kedua program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), di SDN Jayalaksana 03, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, justru menuai polemik tajam. Bukannya memperkuat gizi siswa, menu yang disajikan diduga kuat menjadi sasaran praktik markup harga oleh oknum penyedia jasa, Selasa (3/3/2026).

Kekecewaan mendalam menyelimuti para orang tua siswa saat melihat isi kotak makan yang dibagikan. Alih-alih mendapatkan asupan protein dan karbohidrat yang layak sesuai standar nasional, para siswa justru hanya menerima paket makanan yang jauh dari kata ideal.

"Hari pertama dan kedua menunya sangat memprihatinkan. Isinya cuma satu batang pisang, satu roti, sebutir telur, dan empat peyek kecil. Secara kasat mata, nilai makanan ini jauh di bawah plafon anggaran yang ditetapkan pemerintah per porsinya. Kami menduga kuat ada penggelembungan harga (markup) yang dilakukan pihak penyedia," tegas Opik, salah satu wali murid dengan nada geram.

Kondisi ini memicu gelombang protes di kalangan orang tua melalui grup-grup pesan singkat. Mereka menilai, rendahnya kualitas menu di SDN Jayalaksana 03 merupakan bentuk pengkhianatan terhadap visi besar pemerintah pusat untuk mencetak generasi emas.

Ketimpangan antara narasi "Gizi Tinggi" dengan realitas "Menu Ala Kadarnya" di lapangan memperkuat indikasi adanya kebocoran anggaran dalam rantai distribusi atau proses pengadaan di tingkat satuan pelayanan.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat hak anak-anak kami disunat. Pihak wali murid berencana melaporkan pengelola dapur SPPG sebagai penyedia program ini. Harus ada transparansi mengenai rincian biaya per porsi," lanjutnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak penyedia katering maupun satuan pelayanan terkait masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi mengenai standar operasional prosedur (SOP) penyajian menu serta rincian penggunaan anggaran.

Publik kini mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Badan Gizi Nasional untuk segera turun ke lapangan melakukan audit investigatif. Jangan sampai program prioritas presiden ini hanya menjadi "bancakan" bagi oknum yang ingin mencari keuntungan di tengah upaya peningkatan kualitas kesehatan anak bangsa.

Team Redaksi