LINTAS BERITA NASIONAL|| PURWAKARTA
Konflik penguasaan lahan di Desa Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Sejumlah petani penggarap mengaku menghadapi tekanan untuk menghentikan aktivitas pertanian di atas lahan yang selama ini mereka kelola. Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta legalitas kegiatan proyek yang disebut-sebut berkaitan dengan Universitas Karta Mulya. Minggu, 15/11/2026.
Ali Sopyan, yang menyuarakan keberatan atas kondisi tersebut, menegaskan bahwa masyarakat Desa Sukatani telah lebih dahulu menggarap dan mengelola lahan untuk kegiatan pertanian dan mendukung ketahanan pangan.
Menurut Ali, lahan yang dipersoalkan merupakan tanah yang dikaitkan dengan Dr. R. Roumsetambul Manguen Projo dan saat ini masih menjadi objek sengketa dengan pihak Siti Amar Abdullah.
Ia juga menyebut adanya dugaan persoalan keabsahan sertifikat tanah yang menjadi bagian dari sengketa tersebut. Bahkan, Ali mengklaim bahwa dalam proses penanganan kepolisian di Purwakarta, Siti Amar Abdullah dan Sanukrik pernah ditetapkan sebagai tersangka.
Namun demikian, status hukum perkara, dasar penetapan tersangka, serta perkembangan penanganannya perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait.
Ali mempertanyakan dasar hukum pihak-pihak yang meminta petani menghentikan aktivitas penggarapan lahan tersebut.
Menurutnya, apabila status kepemilikan tanah masih dalam sengketa, seluruh pihak seharusnya mengedepankan proses hukum dan tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ia juga menyoroti dugaan pemberian uang kerohiman kepada sejumlah petani penggarap. Menurut Ali, penyelesaian semacam itu perlu dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan yang sah, serta tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang adil.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai siapa yang menguasai lahan, melainkan apakah seluruh tindakan terhadap petani telah memiliki dasar hukum yang jelas.
Jika benar terdapat perusakan tanaman atau penghentian aktivitas pertanian tanpa prosedur yang sah, tindakan tersebut patut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Sorotan juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya dinas dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan hidup, tata ruang, serta perizinan kegiatan pembangunan.
Ali meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta turun langsung ke Desa Sukatani untuk memeriksa legalitas dan kelengkapan dokumen proyek yang disebut berkaitan dengan Universitas Karta Mulya.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah kegiatan pembangunan telah memenuhi ketentuan perizinan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta persyaratan hukum lainnya.
Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap status lahan sebelum kegiatan proyek berjalan.
Jangan sampai masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakjelasan administrasi pertanahan dan lemahnya pengawasan pemerintah.
Ali menyatakan bahwa pihak ahli waris Dr. R. Roumsetambul Manguen Projo berencana menempuh jalur hukum atas dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman milik petani.
Langkah hukum tersebut diharapkan dapat membuka fakta mengenai status penguasaan tanah, keabsahan dokumen kepemilikan, serta pihak-pihak yang memiliki dasar hukum untuk melakukan aktivitas di lokasi tersebut.
Di sisi lain, aparat penegak hukum diminta memberikan perhatian terhadap potensi konflik horizontal yang dapat muncul apabila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut.
Penyelesaian harus mengutamakan bukti, prosedur hukum, dan perlindungan masyarakat, bukan tekanan ataupun tindakan sepihak.
Konflik lahan di Desa Sukatani menjadi pengingat bahwa persoalan agraria tidak boleh dipandang hanya sebagai perselisihan antara pihak yang mengklaim kepemilikan tanah.
Ada kepentingan masyarakat, keberlangsungan mata pencaharian petani, kepastian hukum, dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu segera melakukan pemeriksaan terbuka dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Apabila seluruh dokumen perizinan dan penguasaan tanah telah sesuai ketentuan, pemerintah harus menjelaskannya secara transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, tindakan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian hukum sendirian.
Team Red
