LINTAS BERITA NASIONAL || JAKARTA
Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 kini terancam jadi bancakan oknum. Proyek strategis pengadaan unit gerai rak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) senilai ratusan miliar rupiah dihantam isu integritas serius. PT Indoraya Multi Internasional, sang pemenang tender kakap, ditemukan "menghilang" dari alamat domisili resminya.
Penelusuran lapangan pada Kamis (26/2/2026) mengungkap fakta mengejutkan. Head Office (HO) PT Indoraya di Plaza Kaha, Tebet, Jakarta Selatan, terpantau kosong melompong. Kantor yang seharusnya menjadi pusat operasional proyek bernilai fantastis ini tak ubahnya "kantor gaib" tanpa aktivitas.
Seorang petugas keamanan di Plaza Kaha mengonfirmasi bahwa perusahaan di bawah kendali pengusaha asal Batang, Shoraya Lolyta Oktaviani, tersebut telah hengkang secara misterius sejak bulan lalu.
"Benar ada PT Indoraya, tapi sudah pindah bulan lalu. Saya kurang tahu pindahnya ke mana," ujar petugas tersebut.
Ketidakjelasan domisili ini menjadi tamparan keras bagi PT Agrinas Pangan Nusantara. Sebagai entitas di bawah ekosistem Danantara, Agrinas seharusnya menjadi garda terdepan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG). Namun, lolosnya perusahaan "nomaden" dalam tender ratusan miliar ini mengindikasikan adanya lubang besar dalam proses Due Diligence (uji tuntas).
Ketidakjelasan fisik kantor bukan sekadar masalah administratif sepele. Ini adalah lampu merah bagi akuntabilitas publik. Bagaimana mungkin proyek yang didanai uang negara diberikan kepada perusahaan yang jejak fisiknya sulit dilacak?
"Jika pemenang proyek strategis nasional memiliki kantor yang 'berhantu' atau berpindah tanpa kejelasan, maka integritas seluruh proses pengadaan patut digugat. Ini bukan hanya soal rak, ini soal potensi kerugian negara dan pengkhianatan terhadap mandat rakyat di desa," tegas seorang analis kebijakan publik.
Hingga saat ini, PT Indoraya Multi Internasional bungkam seribu bahasa. Setali tiga uang, PT Agrinas Pangan Nusantara juga belum memberikan penjelasan mengapa perusahaan dengan domisili yang dipertanyakan bisa memenangkan kontrak jumbo.
Publik kini menagih janji "bersih-bersih" BUMN. Jangan sampai proyek KDKMP yang seharusnya menjadi oase bagi ekonomi desa, justru berubah menjadi ladang korupsi akibat lemahnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan "siluman".
(Redaksi/Tim)
