LINTAS BERITA NASIONAL || BIREUEN
Upaya penggiringan opini publik yang dilakukan oleh oknum media online terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menuai kritik tajam. Nasruddin, yang akrab disapa Nyak Dhien Gajah dari Garda Muda, menilai narasi yang dibangun media tersebut bukan lagi bentuk kontrol sosial, melainkan serangan personal yang tendensius dan jauh dari etika jurnalistik.
Nyak Dhien mensinyalir bahwa serangan masif ini bukanlah kritik kebijakan yang murni, melainkan reaksi keras atas langkah Sekda Aceh yang melakukan pemangkasan dana Pokok Pikiran (Pokir).
"Media seharusnya menjadi anjing penjaga (watchdog) bagi kepentingan publik, bukan menjadi 'hitman' atau alat pemukul bagi pihak yang kepentingannya terganggu karena anggaran pokir mereka dipangkas," tegas Nyak Dhien dalam keterangan tertulisnya.
Penyalahgunaan Independensi Pers: Media terkait diduga kuat menggunakan platform jurnalistik untuk melakukan tekanan terhadap pejabat publik demi mengamankan keuntungan finansial atau proyek tertentu.
Transparansi Proyek Pemerintah: Nyak Dhien menyoroti rekam jejak pemilik media tersebut yang diduga kerap 'bermain' dalam proyek pemerintahan, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang di Dinas Koperasi dan UKM Aceh yang sempat mencuat sebelumnya.
Logika 'Balas Dendam' Anggaran: Ada indikasi kuat bahwa pemberitaan negatif tersebut merupakan respons langsung terhadap kebijakan pengetatan anggaran (pokir) yang dilakukan Sekda, yang dianggap menutup celah 'bancakan' oknum tertentu.
Nyak Dhien meminta Dewan Pers tidak tutup mata terhadap pola pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia juga menyerukan kepada AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk menindak anggotanya yang menjadikan kartu pers sebagai "alat negosiasi" proyek.
"Jangan biarkan kepercayaan publik runtuh karena ulah satu-dua pemilik media yang memiliki rencana jahat. Pers harus menjaga marwahnya sebagai pilar keempat demokrasi, bukan menjadi broker proyek berseragam wartawan," tambah Bang Radja, sapaan akrabnya.
Garda Muda menghimbau masyarakat Aceh untuk lebih kritis dalam memilah informasi. Publik harus bisa membedakan mana berita yang memperjuangkan hak rakyat dan mana berita yang dipesan untuk mengamankan aliran dana pokir yang merugikan daerah.
Team Redaksi
