LINTAS BERITA NASIONAL || PURWAKARTA
Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Jawa Barat hari ini "menggedor" pintu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka bukan sekadar seremoni, melainkan tamparan keras bagi lambannya respons penegak hukum terhadap dugaan skandal korupsi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Kabupaten Purwakarta yang dilaporkan oleh Komunitas Madani Purwakarta (KMP).
Bau Busuk Tata Kelola Anggaran: Buruh Menggugat!
SBNI Jawa Barat menilai dugaan penyelewengan DBHP ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan kejahatan struktural yang merampas hak-hak dasar rakyat, termasuk kaum buruh. Di saat masyarakat berjuang melawan himpitan ekonomi, anggaran yang seharusnya kembali ke rakyat justru diduga menguap di kantong-kantong penguasa.
"Kami muak melihat anggaran daerah dijadikan 'bancakan' oleh elit yang tidak punya urat malu. DBHP itu keringat rakyat! Jika KPK mendiamkan ini, jangan salahkan jika publik menganggap KPK telah 'masuk angin' atau sekadar menjadi macan kertas di hadapan penguasa daerah," tegas koordinator aksi SBNI Jawa Barat di pelataran Gedung Merah Putih.
Tuntutan Tanpa Kompromi: Copot Masker Pejabat Korup!
SBNI Jawa Barat melayangkan tiga tuntutan radikal sebagai bentuk ultimatum terhadap lambannya proses hukum:
* Segerakan Eksekusi Penyelidikan: Hentikan retorika dan pengumpulan berkas yang bertele-tele. KPK harus segera menaikkan status kasus ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Rakyat butuh nama, bukan sekadar janji!
* Audit Investigatif Total: Kami mendesak audit terbuka terhadap aliran dana DBHP Purwakarta. Jangan biarkan ada celah bagi oknum pejabat untuk "mencuci tangan" atas dosa anggaran ini.
* Lawan Intervensi Politik: SBNI memperingatkan pihak manapun untuk tidak mencoba mengintervensi kasus ini. Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan politik lokal maupun pusat.
SBNI Jawa Barat menegaskan bahwa aksi hari ini hanyalah pemanasan. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres signifikan dari KPK, SBNI bersama elemen masyarakat sipil dan mahasiswa siap memacetkan titik-titik vital di Jawa Barat dan mengepung kantor-kantor pemerintahan terkait.
"Jangan uji kesabaran rakyat. Purwakarta sedang sakit karena perilaku korup, dan obatnya hanya satu: tangkap dan penjarakan para perampok uang pajak!" tutup pernyataan tersebut dengan nada tinggi.
Team Redaksi
