LINTAS BERITA NASIONAL || CIKARANG PUSAT
Aroma tidak sedap mengenai pengelolaa. anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kini memasuki babak baru. Sorotan tajam tertuju pada sejumlah pejabat teras dan kepala dinas yang diduga terlibat dalam praktik "bancakan" anggaran yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Ali Sopyan, aktivis sekaligus pengamat kebijakan publik, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat dan KPK RI untuk menyisir tuntas dugaan keterlibatan gerombolan pejabat yang menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri sendiri.
Kritik keras ini dipicu oleh adanya ketidakjelasan realisasi anggaran Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Berdasarkan data yang dihimpun, muncul selisih angka yang sangat mencolok dan mencurigakan:
Pagu Anggaran Dipertanyakan: ± Rp310,8 Miliar
Realisasi Terlaporkan: ± Rp107,4 Miliar
Potensi Masalah/PSU Liar: ± Rp93,1 Miliar
Dana sebesar Rp93,1 miliar tersebut disinyalir mengalir ke proyek-proyek pembangunan drainase, jalan lingkungan (Dinas Perkimtan), serta sarana olahraga (Disbudpora) pada lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang secara legalitas belum diserahterimakan dari pengembang kepada Pemkab Bekasi.
"Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ini adalah pola perampokan uang rakyat yang terstruktur. Bagaimana mungkin APBD digelontorkan untuk lahan yang secara hukum belum milik pemerintah? Ini jelas pintu masuk korupsi," tegas Ali Sopyan.
Sikap bungkamnya para pejabat teras Pemkab Bekasi saat dikonfirmasi semakin memperkuat dugaan adanya konspirasi di balik proyek-proyek "siluman" tersebut. Publik menuntut agar Kajati Jawa Barat tidak hanya melakukan pemeriksaan formalitas, tetapi langsung melakukan tindakan hukum tegas (libas) terhadap siapa pun yang terbukti memakan uang rakyat.
"Kabupaten Bekasi sedang membara. Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai bersilat lidah, rakyat butuh anggaran tersebut kembali dalam bentuk manfaat nyata, bukan masuk ke kantong pribadi gerombolan pejabat bangsat," tambahnya.
Redaksi / Pusat Informasi Perlawanan Korupsi
(Edisi Bersambung: Menanti Nyali Kajati Jabar Menyeret Aktor Intelektual ke Meja Hijau)
