LINTAS BERITA NASIONAL || KEBUMEN
Tragedi memilukan yang terjadi di Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen pada Selasa malam (6/1/2026) bukan sekadar peristiwa kriminal atau musibah biasa. Aksi nekat seorang ibu berinisial AY (35) yang mengakhiri hidupnya bersama sang anak, ATW (4), merupakan tamparan keras sekaligus bukti nyata kegagalan Pemerintah Daerah dalam menyediakan jaring pengaman sosial dan perlindungan psikologis bagi warganya. Minggu 11 Januari 2026.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa faktor himpitan ekonomi dan tekanan psikologis menjadi pemicu utama. Korban diketahui tinggal dalam kondisi rentan setelah ditinggal merantau oleh suaminya tanpa kiriman nafkah yang memadai. Kejadian ini mengungkap lubang besar dalam kebijakan sosial daerah yang seolah "absen" dalam mendeteksi keluarga-keluarga yang berada di titik nadir.
Tragedi ini memicu gelombang kritik terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan dan layanan kesehatan mental di Kabupaten Kebumen. Beberapa poin krusial yang perlu dipertanyakan kepada Pemerintah Daerah antara lain:
Lemahnya Deteksi Dini Kerentanan Sosial: Bagaimana mungkin sebuah keluarga bisa mencapai titik keputusasaan sedalam itu tanpa terdeteksi oleh perangkat desa atau dinas terkait? Program pendampingan keluarga rentan terlihat hanya menjadi formalitas di atas kertas.
Layanan Kesehatan Mental yang Tidak Terjangkau: Kejadian ini menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan psikologis bagi masyarakat lapisan bawah masih dianggap barang mewah. Pemerintah Daerah dinilai gagal membumikan layanan konseling hingga ke tingkat desa.
Ketahanan Ekonomi Keluarga Migran: Absennya perlindungan dan edukasi bagi keluarga yang ditinggalkan pekerja migran membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan tekanan ekonomi ekstrem.
Saksi mata menyebutkan bahwa peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak korban lainnya yang berusia 8 tahun, yang kemudian mencari pertolongan ke warga sekitar. Dampak psikologis jangka panjang bagi anak yang selamat kini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah yang sebelumnya dianggap lalai dalam fungsi pencegahan.
Pemerintah Daerah tidak boleh hanya berhenti pada ucapan belasungkawa. Publik menuntut reformasi kebijakan yang nyata:
Audit ulang program bantuan sosial agar tepat sasaran bagi keluarga paling rentan.
Pembentukan Satgas Kesehatan Mental hingga tingkat RT/RW untuk mendeteksi dini warga yang mengalami tekanan psikis hebat.
Penguatan ekonomi lokal agar warga tidak terpaksa merantau tanpa jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Tragedi di Banyumudal adalah "alarm" keras. Jika Pemerintah Daerah tetap abai dan hanya sibuk dengan pembangunan fisik tanpa menyentuh ketahanan jiwa dan ekonomi rakyatnya, maka kejadian serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.
Team Redaksi PRIMA
